HARIANGMP, BENGKULU – Hari ini, Rabu 18 November 2026, Provinsi Bengkulu genap berusia 58 tahun. Hari jadi ini menjadi momen yang pas untuk menoleh ke perjalanan panjang para pendiri, menimbang apa saja yang sudah dibangun, sekaligus melihat pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan demi kesejahteraan seluruh warga Bumi Merah Putih.
Bengkulu resmi menjadi provinsi berdasarkan Undang‑Undang Nomor 9 Tahun 1967, lalu diresmikan pada 18 November 1968, setelah sebelumnya masuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Lahirnya provinsi ini bukanlah hadiah instan, melainkan buah perjuangan bertahun‑tahun dari tokoh masyarakat, intelektual, dan para pejuang daerah yang menginginkan Bengkulu tumbuh menjadi daerah otonom mandiri.
Para tokoh di balik berdirinya Provinsi Bengkulu
Sejumlah nama tercatat ikut berjuang mendorong terbentuknya Provinsi Bengkulu, di antaranya Prof. Dr. Mr. Hazairin, A. Wahab Affan, Alamsyah Hasan, Hamid Moerni, Sutan Bachtiar, serta Abu Bakar Arifin. Kemudian M. Ali Amin, SH, dilantik sebagai Gubernur pertama Bengkulu tepat di hari kelahiran provinsi, 18 November 1968, menjabat sampai tahun 1974 sebagai perintis pemerintahan provinsi.
Bengkulu juga menyimpan catatan penting dalam sejarah Indonesia. Di daerah inilah Fatmawati, putri asal Bengkulu, menjahit Bendera Pusaka Merah Putih. Bung Karno juga pernah diasingkan ke Bengkulu, sementara Benteng Marlborough menjadi saksi bisu masa kolonialisme di pesisir barat Sumatera. Semua itu menegaskan peran strategis Bengkulu dalam perjalanan bangsa.
Jejak kepemimpinan gubernur sepanjang 58 tahun
Setelah M. Ali Amin, tongkat kepemimpinan dilanjutkan Abdul Chalik periode 1974‑1979 yang fokus pada konsolidasi awal pemerintahan daerah. Kemudian datang era Soeprapto tahun 1979‑1989, figur yang masih dikenang masyarakat sebagai Bapak Pembangunan Bengkulu. Pada masanya, dibangun sejumlah infrastruktur andalan seperti Pelabuhan Pulau Baai yang diresmikan Presiden Soeharto pada 20 Desember 1984, serta pengembangan Bandara Padang Kemiling yang kini bernama Bandara Fatmawati Soekarno. Jaringan jalan dan jembatan pun diperluas guna membuka konektivitas antarwilayah.
Berikutnya berturut‑turut dipimpin A. Razie Yahya 1989‑1994 yang melanjutkan agenda pembangunan, lalu Adjis Achmad 1994‑1999 di penghujung Orde Baru. Tahun 1999, A. Djalal Bachtiar menjabat penjabat gubernur di masa transisi reformasi, sebelum dilanjutkan Hasan Zen 1999‑2004 di awal era otonomi daerah.
Memasuki tahun 2000‑an, Seman Widjojo menjabat penjabat gubernur 2004‑2005, dilanjutkan Agusrin M. Najamuddin 2005‑2012 yang memacu percepatan pembangunan. Kemudian berturut‑turut Junaidi Hamsyah 2012‑2015, Suhajar Diantoro sebagai penjabat 2015‑2016, Ridwan Mukti 2016‑2018, Rohidin Mersyah 2018‑2025, sampai saat ini dipimpin Gubernur Helmi Hasan sejak 2025 dengan fokus utama pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, serta program unggulan Bantu Rakyat.
Redaksi mencatat, arsip rinci anggaran per periode kepemimpinan sejak 1968 belum semuanya tersedia untuk perbandingan yang setara. Sistem penganggaran, kewenangan daerah, dan nilai mata uang tiap zaman berbeda‑beda. Karena itu, menilai keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak boleh hanya dari besaran dana yang dikeluarkan, melainkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Era Helmi Hasan: Infrastruktur ditambah layanan menyentuh masyarakat
Di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian, pembangunan infrastruktur kembali menjadi prioritas utama. Berdasarkan laporan ANTARA, pada tahun 2025 alokasi anggaran infrastruktur Bengkulu naik signifikan menjadi sekitar Rp583 miliar, hasil dari efisiensi serta relokasi dana APBD.
Untuk tahun 2026, merujuk data RRI dan Perda APBD Provinsi Bengkulu, Pemprov menyiapkan sejumlah pos anggaran prioritas: Rp439,22 miliar untuk infrastruktur jalan dan bangunan, Rp38,64 miliar untuk program ambulans gratis ke desa‑desa, serta Rp44,25 miliar untuk jaminan kesehatan masyarakat gratis. Total ketiga pos prioritas tersebut mencapai sekitar Rp522,12 miliar. Selain itu, Pemprov juga melanjutkan perbaikan fasilitas kesehatan RSUD Dr. M. Yunus termasuk Gedung Fatmawati, serta menyiapkan perbaikan jalan dan jembatan secara bertahap beberapa tahun ke depan.
Perlu ditekankan, angka‑angka itu adalah alokasi perencanaan anggaran. Keberhasilan program nanti tetap diukur dari realisasi lapangan: jalan yang benar‑benar mulus, ambulans yang siap melayani desa terpencil, serta layanan kesehatan yang makin mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
Enam pilar untuk mengukur kemajuan Bengkulu
Kemajuan Provinsi Bengkulu tidak cukup diukur dari jalan dan gedung yang megah saja. Ada enam bidang utama yang harus tumbuh beriringan.
Dari sisi ekonomi, Bengkulu menyimpan potensi besar dari kopi, karet, sawit, perikanan, pertanian, sampai sektor pariwisata. Tantangannya adalah bagaimana petani, nelayan, dan pelaku UMKM bisa mendapatkan akses modal, pasar, serta jalur logistik yang lebih murah.
Di bidang pemerintahan, otonomi daerah seharusnya melahirkan pelayanan yang makin cepat, transparan, dan berpihak pada rakyat. Jabatan publik adalah amanah, sehingga setiap rupiah APBD wajib dipertanggungjawabkan secara jelas.
Sosial dan budaya juga harus dijaga. Kekayaan budaya khas Bengkulu seperti Tabot, kain Besurek, serta adat Rejang, Serawai, dan Lembak tetap harus dilestarikan seiring laju pembangunan.
Pendidikan menjadi investasi jangka panjang. Pemerataan sekolah berkualitas, beasiswa, peningkatan kompetensi guru, pendidikan vokasi, serta pembentukan karakter generasi muda harus terus didorong.
Sektor kesehatan tetap menjadi pekerjaan rumah penting: pemerataan tenaga medis, penguatan Puskesmas dan rumah sakit, penanganan stunting, pelayanan ibu dan anak, sampai akses kesehatan ke wilayah terluar provinsi.
Terakhir adalah pembangunan spiritual dan karakter. Kemakmuran materi harus seimbang dengan pembentukan akhlak masyarakat. Selaras semangat Mitigasi Langit, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia yang jujur, peduli, dan bertakwa.
Rayakan hari jadi, terus berjuang membangun Bengkulu
Setiap periode kepemimpinan punya tantangan dan warisan masing‑masing. Masa Soeprapto dikenal meletakkan fondasi infrastruktur, sementara era Helmi Hasan tengah berupaya mempercepat pemerataan layanan untuk seluruh warga.
Ada beberapa pertanyaan sederhana yang layak kita tanyakan bersama: Apakah kesejahteraan petani makin meningkat? Apakah anak‑anak mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah warga mudah mendapatkan layanan kesehatan? Apakah lapangan kerja tersedia untuk generasi muda Bengkulu?
Hari ini, peringatan HUT ke‑58 Provinsi Bengkulu, menjadi momen bersyukur atas perjuangan para pendiri sekaligus pengingat bahwa perjuangan membangun Bengkulu belum selesai. Selamat Hari Jadi Provinsi Bengkulu. Semoga Bumi Merah Putih makin maju, sejahtera, dan bermartabat.
Saeed Kamyabi










Leave a Reply